Mal Pelayanan Publik (MPP) telah bertambah sebanyak 22 seiring dengan dilakukannya soft launching oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas secara serentak. Diharapkan, dengan penambahan jumlah MPP baru tersebut, dapat memotivasi daerah lainnya untuk terus mengintegrasikan layanannya melalui MPP. “Telah terbentuk 208 MPP fisik yang telah diresmikan, mudah-mudahan kedepan ini akan terus bergerak naik, dan hari ini ada 22 MPP fisik yang akan diresmikan bersama secara simbolik,” ujarnya dalam Gebyar Pelayanan Prima.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kabupaten penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Penetapan ini dilakukan dalam rangkaian acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia dengan mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif.”

Acara tersebut dihadiri langsunng oleh Plt. Bupati Tanjung Jabung Timur H. Robby Nahliyansah, SH dan didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Tanjung jabung Timur Ibu Rina Mariana, S.Kom. dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai kabupaten penyelenggara mal pelayanan publik digital, merupakan salah satu upaya Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabiung Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik Digital, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengakses berbagai layanan pemerintah dan swasta secara terintegrasi melalui platform digital. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses bagi masyarakat.